Bima — Ketua PGRI Kabupaten Bima, Adhar M. Nur, menjadi salah satu pemateri dalam Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh NTB Institut Bima Raya dengan mengangkat tema “Pendidikan sebagai Pilar Utama Pembangunan Daerah”. Kegiatan ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas posisi strategis pendidikan dalam mendorong kemajuan daerah yang berkelanjutan.
Dalam pemaparannya, Adhar M. Nur menegaskan bahwa pendidikan merupakan pilar dan penyangga utama pembangunan daerah. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan melalui proses pendidikan akan menentukan arah dan keberhasilan pembangunan di berbagai sektor, baik ekonomi, sosial, budaya, maupun tata kelola pemerintahan.
“Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam membentuk karakter, kompetensi, dan daya saing masyarakat. Karena itu, pembangunan daerah harus menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama,” ujarnya.
Lebih lanjut, Adhar M. Nur menjelaskan berbagai kaidah dan nilai yang selama ini menjadi pedoman para guru daerah dalam berpartisipasi aktif mendukung pembangunan. Guru, menurutnya, tidak hanya menjalankan tugas pembelajaran di ruang kelas, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam membangun kesadaran, budaya literasi, serta karakter generasi muda yang akan menjadi pelaku pembangunan di masa depan.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti tantangan yang dihadapi para guru di tengah dinamika kebijakan pendidikan nasional. Salah satu isu yang mendapat perhatian adalah perubahan kurikulum yang kerap terjadi seiring pergantian kepemimpinan dan kekuasaan. Kondisi tersebut, menurut Adhar, sering kali menuntut proses adaptasi yang tidak mudah bagi para pendidik.
“Perubahan kurikulum tentu bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, namun implementasinya harus mempertimbangkan kesiapan guru sebagai pelaksana utama di lapangan. Konsistensi kebijakan menjadi penting agar proses pendidikan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan,” jelasnya.
Adhar M. Nur juga memaparkan posisi strategis Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan sektor pendidikan. PGRI, katanya, memiliki peran penting dalam memberikan masukan, saran, serta rekomendasi kebijakan kepada pemerintah demi terciptanya sistem pendidikan yang lebih adaptif dan berkualitas.
“PGRI hadir sebagai mitra strategis pemerintah. Berbagai aspirasi dan persoalan yang dihadapi guru dapat menjadi bahan rekomendasi untuk memperkuat kebijakan pendidikan yang berpihak pada peningkatan mutu layanan pendidikan,” tambahnya.
Diskusi publik tersebut juga menghadirkan Abdul Rauf, Anggota DPRD Provinsi NTB, serta Abdur Robi Syahrir, Anggota DPRD Kota Bima, sebagai pemateri. Keduanya menjelaskan peran utama lembaga legislatif dalam mendukung pembangunan daerah melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Dalam pemaparannya, para anggota DPRD menekankan pentingnya penyusunan regulasi yang mendukung kemajuan pendidikan daerah. Salah satu langkah strategis yang didorong adalah perancangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pendidikan Daerah yang mampu menjadi landasan hukum bagi penguatan sektor pendidikan sebagai bagian integral dari pembangunan daerah.
Melalui diskusi ini, para peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan erat antara pendidikan, kebijakan publik, dan pembangunan daerah. Kegiatan yang diselenggarakan NTB Institut Bima Raya tersebut diharapkan dapat menghasilkan gagasan konstruktif serta rekomendasi kebijakan yang mampu memperkuat posisi pendidikan sebagai pilar utama pembangunan daerah yang berkelanjutan. (Ard)
Leave a Reply